KOTA BAKTI, KPK : Tanda Awas Bagi Oknum Pejabat Daerah Yang Sengaja Memainkan Dana Desa

-


KPK AKAN KUMPUL SELURUH BUPATI TERKAIT PENGGUNAAN DANA DESA

JAKARTA – Tanda awas bagi oknum pejabat daerah yang sengaja memainkan penggunaan bantuan Dana Desa (Dandes), ataupun melakukan pemotongan bantuan yang diperuntukkan bagi pembangunan di desa tersebut.
Basaria Panjaitan, salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menegaskan, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Desa dan kementerian terkait lainnya, akan memanggil dan mengumpulkan seluruh bupati se-Indonesia, untuk memastikan tidak ada lagi bupati atau pejabat daerah yang memotong Dandes yang dikucurkan pemerintah pusat.

“Hal ini kita lakukan agar pembangunan di desa dapat berjalan maksimal, bermanfaat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Jika semua pembangunan dari Dandes ini berjalan dengan baik, maka ekonomi masyarakat bisa lebih cepat berkembang. Kita harapkan sesuai kebutuhan masyarakat dan bermanfaat masyarakat itu sendiri. Kita bersepakat mendampingi full,” kata Basaria.
Menurutnya, KPK telah melakukan pendampingan Dandes sejak 2015 lalu. Sejak itu pula, lembaga anti korupsi ini telah menerima banyak laporan dugaan penyimpangan Dandes.
“Kita concern dari 2015 sampai sekarang, pendampingan Dandes sudah dilakukan KPK. Banyak laporan masyarakat, sehingga kita bersepakat untuk melakukan pembenahan,” tegas Basaria, usai bertemu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa) Eko Putro Sandjojo, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/2/2017) kemarin.
Dari berbagai laporan yang diterima, Basaria menyebut titik rawan penyimpangan Dandes, karena tidak seluruh kepala desa mengerti dan memahami pengelolaan Dandes. Hal ini, menjadi celah pihak-pihak tertentu terutama dari tingkat kabupaten untuk memotong Dandes.
“Kita dengar baru-baru ini penangkapan oleh Saber Pungli di Jawa Timur. Ada pihak-pihak tertentu dari tingkat kabupaten pada saat penyaluran Dandes meminta potongan,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, menyatakan dalam pertemuan ini pihaknya meminta KPK untuk turut mengawasi Dandes yang anggarannya terus meningkat setiap tahun. Tak hanya KPK, pihaknya juga meminta seluruh elemen masyarakat dan institusi terkait lainnya untuk turut mengawasi penyaluran dan penggunaan Dandes ini.

Eko menyebutkan, anggaran Dandes pada tahun 2015 sebesar Rp20,8 triliun meningkat menjadi Rp46,9 triliun pada 2016, dan di tahun 2017, anggarannya mencapai Rp60 triliun.
“Tahun depan akan dinaikkan lagi menjadi Rp120 tiliun. Dana yang besar tersebut perlu kita kawal bersama-sama. Kita minta masyarakat bantu mengawal. Dalam pengawalan ini, kita minta bantuan dan dukungan penuh KPK untuk ikut mengawasi penggunaannya. Kita minta Dandes tidak diselewengkan, dan itu mendapat dukungan penuh dari KPK,” jelasnya.
Eko memaparkan, Kementerian Desa bersama BPKP, Kemdagri, dan KPK telah membuat aplikasi untuk mengatasai pengelolaan Dandes. Namun sejauh ini, aplikasi tersebut baru dapat menjangkau desa-desa yang memiliki jaringan internet.
“Paling penting keterlibatan masyarakat. Media juga diharapkan dapat mensosialisasikan ke masyarakat bahwa, ada Rp60 triliun dana yang dibagikan ke 74.910 desa. Setiap desa mendapatkan sekitar Rp800 juta. Tolong disosialisasikan supaya masyarakat dapat mengawasinya. Kalau ada penyelewengan, diadukan ke Satgas Dandes di nomor 15040 atau ke Satgas KPK. Nanti kita akan tindak lanjuti laporan dari masyarakat,” imbuhnya.(bsc/gun’s)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

"HASAN TIRO DIKHIANATI" dimatanya Aceh sudah merdeka

-
Gambar
MUHAMMAD HASAN DITIRO TIADA mustika kata indah Tengku Hasan di Tiro untuk disajikan hari ini –tujuh tahun kepergiannya– kecuali petuah yang mengingatkan supaya pejuang GAM, tegas menentukan sikap untuk menghadapi strategi politik, militer, psy-war Indonesia dan jangan sekali-kali terpengaruh, apalagi takut kepada propaganda pemerintah RI yang hendak memperpanjang status Darurat Sivil di Aceh. (Amanat Wali Negara, 4 Desember 2004). Namun pada akhirnya tersungkur juga, apabila juru runding GAM menerima konsep otonomi khusus (berselimut self-government) di Aceh, sekaligus mengubur cita-cita perjuangan, mengakui kedaulatan dan tunduk kepada konstitusi di bawah payung NKRI. (Mukadimah MoU Helsinki, 2005). Semua ini berpunca dari pelbagai faktor, seperti ketidak setaraan derajat antara GAM-RI di meja berunding, tekanan CMI dan Badan dunia Internasional, GAM tidak tahan dengan ujian, tidak memiliki pengetahuan berunding –tidak menguasai istilah hukum dalam perjanjian Internasional, ...
Baca selengkapnya

Kota Bakti : CUMBOK WAR, A SOSIAL REVOLUTION IN ACEH (1946-1947)

-
Gambar
Profile of Aceh People in colonial times When the distinction of being profane, that’s when the massacre began. The civil war vibrating with anger depict hatred. Inevitably destruction vile and opportunistic theft is common. Over the last five decades, a black history of this country was forgotten and left behind, this is the dark reality of Aceh that the perpetrators themselves consider this story is too dark, the social revolution. Cumbok war. Japan emerged as the new force in East Asia could win the British-ruled Malaya peninsula. Since the enactment of the Meiji Restoration in Japan by Emperor Hirohito, the Samurai country continues to hold its territory westward expansion of Asia so as to collide with Western powers that had conquered the small kingdoms of Asia. Japan managed to propagandize the people of Asia, including Aceh as the elder brother of Asia and the savior of this Asian nation, won the hearts of public figures and political Aceh is part of group Entire A...
Baca selengkapnya