Infoberitawarga

Mencerdaskan Generasi Muda Dengan Politik Mari kita memulainya dengan melihat fakta, bahwa dewasa ini dunia politik cenderung membodohkan masyarakat, terutama para remaja selaku generasi muda. Pembodohan itu terjadi karena banyaknya dosa-dosa politik yang dilakukan oleh para politisi. Baik dosa dalam bentuk korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Mengapa hal ini disebut pembodohan? Alasan yang pertama, karena hal tersebut dapat menciptakan sebuah opini di kalangan generasi muda bahwa dunia politik adalah dunia yang penuh dengan limpahan dosa. Sehingga, mayoritas dari mereka memilih untuk menjauh dan tidak mau tahu urusan poilitk. Padahal, segala kebijakan dan aturan yang secara langsung diterapkan dalam kehidupan mereka sebagai warga Negara dirancang dalam dunia politik. Alasan yang kedua, karena hal tersebut dapat menimbulkan rasa benci di hati generasi muda terhadap para pemangku kebijakan, baik di kalangan eksekutif ataupun legislatif. Tentu ini dapat menjadi masalah. Karena ketika...

PENYEDIAAN SARANA INFRASTRUKTUR OLAHRAGA PRIORITAS KEMENTRIAN DESA. PEMUDA Gp. Lameu Mns Lueng Kec. Sakti Kab. Pidie Mengikuti Latihan Volly Ball Kemenpora di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memulai program-program peningkatan prestasi olahraga dengan mengacu pada konsep Indonesia Sentris yang mencerminkan Nawacita Presiden yang mengamanatkan pembangunan Indonesia dari kawasan pinggiran melalui Pogram 1 Desa 1 Lapangan. Pada tahun 2015 telah terbangun sebanyak 470 lapangan olahraga desa, sementara di tahun 2016 telah terbangun sebanyak 346 lapangan dan target di tahun 2017 akan dapat terbangun sebanyak 1000 lapangan olahraga desa. Tahun 2017 sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden program ini harus dilakukan secara gotong royong oleh semua kementerian, dengan optimalisasi kerjasama fasilitasi lapangan olahraga desa dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maupun dengan Kementerian BUMN. Sementara yang kedua, adalah memaksimalkan ...

KPK AKAN KUMPUL SELURUH BUPATI TERKAIT PENGGUNAAN DANA DESA JAKARTA –  Tanda awas bagi oknum pejabat daerah yang sengaja memainkan penggunaan bantuan Dana Desa (Dandes), ataupun melakukan pemotongan bantuan yang diperuntukkan bagi pembangunan di desa tersebut. Basaria Panjaitan, salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menegaskan, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Desa dan kementerian terkait lainnya, akan memanggil dan mengumpulkan seluruh bupati se-Indonesia, untuk memastikan tidak ada lagi bupati atau pejabat daerah yang memotong Dandes yang dikucurkan pemerintah pusat. “Hal ini kita lakukan agar pembangunan di desa dapat berjalan maksimal, bermanfaat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Jika semua pembangunan dari Dandes ini berjalan dengan baik, maka ekonomi masyarakat bisa lebih cepat berkembang. Kita harapkan sesuai kebutuhan masyarakat dan bermanfaat masyarakat itu sendiri. Kita bersepakat mendampingi full,” kata Basari...